Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum

Yohannes Suardin

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Author-ID : 3361250

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

POLITIK HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Yohannes Suardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

The existence of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia has been quite clear that it also encompasses marginal communities, one of which is street vendors, although explicitly it cannot be read. This is already apparent from one of the national goals contained in the 4th paragraph Opening of the Constitution of the Republic of the Republic which states "promoting public welfare". However, it is implicit in the provisions of Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in particular paragraph (2) of the state developing a social security system for all people and empowering people who are weak and unable to comply with human dignity. Promote general welfare (goodness) called bonum commune, including the marginal community, especially the street vendors who are specifically analyzed in this article. Thus, legal politics towards street vendors from the perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is adequate, and what must be improved is the political will of partiality towards street vendors.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL KOPERASI GAGAL BAYAR TERHADAP SIMPANAN BERJANGKA MILIK ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016) Rina Uli Banjarnahor; Janus Sidabalok; Yohanes Suhardin
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota dan pertanggungjawaban pengurus dalam hal Koperasi gagal bayar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt /2016. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang sama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepentingan anggota koperasi, termasuk simpanan anggota dilindungi dengan berbagai ketentuan nyang terdapat didalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan, dengan memberi hak kepada anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Secara khusus kepentingan anggota dilindungi melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan anggota. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka, salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan. Dalam hal koperasi wanprestasi untuk mengembalikan simpanan milik anggota, koperasi bertanggungjawab dengan cara mengembalikan simpanan berjangka dengan bunga yang telah di perperjanjikan oleh koperasi dengan anggota melalui penjualan aset koperasi. Sementara itu pengurus tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi karena pengurus bukanlah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dan juga bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus saat Rapat Anggota tahunan, berarti pengurus tidak mempunyai kesalahan dalam pengurusan koperasi dan dengan demikian membebaskan pengurus dari segala tuntutan hukum.

Co-Authors Christopher Panal Lumban Gaol Cindy Octabriel Sirait Janus Sidabalok Novi Febrianti Damanik Rina Uli Banjarnahor

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Fiat Iustitia: Jurnal Hukum

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Fiat Iustitia: Jurnal Hukum